BEM Rohul Desak Kapolda Riau, Usut Tuntas Dugaan Penimbunan BBM di Rokan Hulu

 

Sejagatraya.com | Rokan Hulu – Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Rokan Hulu, Muhammad Suhendri meminta kepada Kapolda Riau segera mengusut tuntas dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di beberapa titik lokasi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Sabtu (15/05/2021).

Penimbunan BBM tersebut sebelumnya ditemukan oleh Personel Babinsa, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di lokasi, yang diduga tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Kabupaten Rokan Hulu.

Lokasi ini pertama kali ditemukan oleh Babinsa Koramil 02/Rambah, Kodim 0313/KPR Serda Dedy Nofery Samosir.

Sementara pihak kepolisian sudah mengamankan 7.000 liter BBM jenis premium. Ditemukan 10 tangki air kapasitas 1 ton, 8 tangki masih penuh, dan 2 tangki sudah dalam kondisi kosong. Selain tangki yang berisikan ribuan liter BBM jenis premium,  pompa, selang, jerigen serta timbangan di Mapolres Rokan Hulu.

Muhammad suhendri menuturkan bahwa, penimbunan Bahan Bakar Minyak tersebut, sudah jelas perbuatan melawan hukum, dan harus di tindak tegas, agar tidak terulang lagi, yang mana hal ini dinilai merugikan masyarakat ramai.

“Jelas Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001), yang mengatur bahwa, Setiap orang yang melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah),” tegas Suhendri.

Lanjut di tambahkannya, bahwa poin selanjutnya dalam pasal tersebut.

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah),” jelas Muhammad Suhendri.

Dengan itu, kita minta keseriusan Kepolisian untuk mengusut tuntas, dan penegakan hukumnya terhadap kasus dugaan penimbunan BBM di Rohul ini,” tutup Presma UPP. ***(Red)